Jamkesmas

Apa Itu Jamkesmas
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28-H, Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40/2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang tersebut, pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan telah melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini telah berjalan sejak tahun 2005 dengan nama ASKESKIN yang kemudian di tahun 2008 berganti nama menjadi JAMKESMAS.

Kepesertaan Jamkesmas
Pada tahun 2008 dilakukan pembenahan kepesertaan dengan telah berhasilnya disusun database kepesertaan secara nasional yang didasari atas penetapan kepesertaan maskin melalui SK Bupati/Walikota di tiap-tiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Berdasarkan database tersebut, dilakukan pencetakan dan pendistribusian kartu peserta JAMKESMAS. Dengan dimilikinya database dan kartu kepesertaan, sasaran menjadi lebih pasti serta mengurangi kemungkinan ketidaktepatan sasaran.
Peserta JAMKESMAS secara umum adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di Seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa bersumber dari data Badan Pusat Statitistik (BPS) tahun 2006 yang dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta secara Nasional oleh Menteri Kesehatan RI (Menkes), tidak termasuk penduduk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

Berdasarkan kuota Kabupaten/kota, Bupati dan Walikota telah menetapkan peserta di wilayahnya pada tahun 2008 (nomor, nama dan alamat peserta) dan telah menjadi data kepesertaan JAMKESMAS nasional. Terhadap SK Bupati/Walikota tentang penetapan peserta JAMKESMAS yang diterbitkan pada tahun 2008 dilakukan updating data kepesertaan secara berkala terkait dengan mutasi peserta yang meninggal, pindah alamat, perubahan status ekonomi, bayi baru lahir dari keluarga peserta JAMKESMAS dan anggota keluarganya yang belum terdaftar. Updating data tersebut harus mengacu pula pada data BPS yang baru diterbitkan oleh BPS tahun 2008, untuk selanjutnya dilakukan addendum SK Bupati/Walikota tentang perubahan kepesertaan JAMKESMAS.

Data Jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu per provinsi/kabupaten/kota untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2009 wilayah Kalimantan Tengah adalah sejumlah 197.473 rumah tangga miskin dengan total 763.556 anggota rumah tangga miskin. Sementara di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 11.303 rumah tangga miskin dengan 43.729 jumlah anggota rumah tangga miskin (data lampiran pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2009)

Prosedur Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Dasar
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, peserta harus menunjukkan kartu JAMKESMAS, atau surat keterangan/rekomendasi Dinas Sosial setempat (bagi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar) atau kartu PKH (Program Keluarga Harapan) bagi peserta PKH yang belum memilki kartu JAMKESMAS.

Pelayanan Tingkat Lanjut
Peserta JAMKESMAS yang memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut (RJTL dan RITL), dirujuk dari Puskesmas dan jaringannya ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut disertai kartu peserta JAMKESMAS atau Surat/kartu lainnya sebagaimana pada butir 1 (satu) dan surat rujukan yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan. (Pada kasus emergency tidak memerlukan surat rujukan)

Kartu peserta JAMKESMAS atau surat/kartu lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas dan surat rujukan dari Puskesmas dibawa ke lokasi Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS) untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP), dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan.

Bagi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar dapat mengakses pelayanan walaupun tanpa kepemilikan kartu JAMKESMAS dengan menunjukkan Surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Sosial setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan warga terlantar dan tidak mampu.

Alur Pelayanan Kesehatan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s