Jamkesda

Apa Itu Jamkesda ?

Program Jamkesda adalah program pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Program ini dimulai pada tahun 2007 dengan nama Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Kabupaten Kotawaringin Barat dimana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2007.

Kemudian dalam rangka penyesuaian terhadap biaya transportasi dan uang saku pasien serta petugas kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Kotawaringin Barat di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tersebut di atas melalui Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2007.

Selanjutnya atas dasar pertimbangan akses pemanfaatan rumah sakit dan tata laksana kepesertaan, penyelenggaraan Program JPKMM Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan perubahan dan berganti nama menjadi Program Jamkesda Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pelaksanaan Program Jamkesda di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jamkesda terdiri dari :

  1. Tim Koordinasi Jamkesda Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : RS/M.09.10.1043.II.2, dan
  2. Tim Pelaksana Jamkesda di RSUD yang dibentuk melalui Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : RS/U.09.01.29.I.1.

Penyelenggaraan Jamkesda mengacu pada prinsip :

  1. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu;
  2. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang berlaku di fasilitas kesehatan yang ditunjuk;
  3. Pelayanan terstruktur dan berjenjang;
  4. Transparan dan akuntabel.

Ketentuan kepesertaan Program Jamkesda berkembang, jika dalam Program JPKMM hanya setiap keluarga miskin yang telah ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat, maka ketentuan di Jamkesda sebagai berikut :

  1. Peserta Jamkesmas dan atau program lain sejenis yang pembiayaannya berasal dari APBN;
  2. Orang tidak mampu penduduk daerah (tidak terdaftar peserta Jamkesmas) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh pejabat berwenang;
  3. Peserta PT Askes (Persero) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah beserta anggota keluarganya, Pensiunan PNS Daerah dan Veteran / Pejuang / Perintis Kemerdekaan yang berjuang di Kabupaten Kotawaringin Barat dan berdomisili di daerah beserta anggota keluarganya (istri/suami dan dua orang anak) yang terdaftar sebagai peserta PT Askes (Persero), dibuktikan dengan kartu peserta PT Askes (Persero).
  4. Pegawai Honor Daerah dan Pegawai Kontrak Pemerintah Daerah beserta anggota keluarganya (istri/suami dan dua orang anak) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang masih berlaku dari pejabat yang berwenang;
  5. Bayi baru lahir dari peserta Program Jamkesda yang dibuktikan dengan surat keterangan Direktur atau Pimpinan Puskesmas;
  6. Pasien yang sedang dirawat di RSUD yang menurut Bupati/Wakil Bupati berhak mendapatkan manfaat Jamkesda, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Alur Pelayanan Kesehatan Pasien Jamkesda Rawat Jalan

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s