Mulai Tanggal 04 Agustus 2014 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Akan Membuka Layanan Baru “UNIT HEMODIALISA/LAYANAN CUCI DARAH”

PROMOSI HEMODIALISA copySemoga dengan dibukannya layanan Hemodialisa/Cuci Darah di RSUD Sultan IManuddin Pangkalan Bun akan memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Pangkalan Bun dan Sekitarnya.

Serah Terima Mahasiswa Magang Poltekes Kebidanan Palangkaraya di RSUD Sultan Imanuddin

DSC_0053 copy

Pada hari senin tanggal 07 Juli 2014 di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalanbun telah kedatangan tamu dari Poltekes Kebidannan Palangka Raya. Adapun tujuan kedatangan tersebut yaitu untuk magang di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalanbun. Serah terima Mahasiswa magang tersebut dihadiri oleh Drg.Indrawan Sakti selaku kepala Dinas Kesehatan Pangkalanbun dan langsung diterima oleh dr.Suyuti Syamsul Selaku Direktur RSUD Sultan Imanuddin.

Sosialisasi penanganan limbah B3 di RSUD Sultan Imanuddin

            Sabtu, 21 Juni 2014 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Mengadakan Sosialisasi Penanganan Limbah B3 dilingkungan rumah sakit Menurut PP No. 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

ðKarakteristik Limbah B3

            Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

ð Kolam penyimpanan (surface impoundments)

Limbah B3 cair dapat ditampung pada kolam-kolam yang memang dibuat untuk limbah B3. Kolam-kolam ini dilapisi lapisan pelindung yang dapat mencegah perembesan limbah. Ketika air limbah menguap, senyawa B3 akan terkosentrasi dan mengendap di dasar. Kelemahan metode ini adalah memakan lahan karena limbah akan semakin tertimbun dalam kolam, ada kemungkinan kebocoran lapisan pelindung, dan ikut menguapnya senyawa B3 bersama  air limbah sehingga mencemari udara.

ðMetode pengolahan secara kimia, fisik dan biologi

Proses pengolahan limbah B3  dapat dilakukan secara kimia, fisik, atau biologi. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia atau fisik yang umumnya dilakukan adalah stabilisasi/ solidifikasi . stabilisasi/solidifikasi adalah proses pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan menambahkan bahan peningkat atau senyawa pereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi pelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah, sebelum dibuang. Contoh bahan yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi/solidifikasi adalah semen, kapur (CaOH2), dan bahan termoplastik.

.

Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketanagakerjaan11

Pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, RSUD Sultan Imanuddin kedatangan tamu dari Tim BPJS Ketenagakerjaan. Adapaun tujuan mereka berkunjung ke RSUD Sultan Imanuddin yaitu untuk mensosialisasikan masalah Jaminan Keselamata Kerja dan Trauma Center.

Tujuan Umum dari BPJS Ketenakerjaan yaitu Menjadi Pusat Penanggulangan Kasus Kecelakaan Kerja dalam upaya untuk menurunkan derajat kecacatan dan angka kematian akibat kecelakan kerja.
Sedangkan tujuan khusus nya yaitu :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manfaat Program JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) bagi peserta dan pengusaha
2. Terlaksananya pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif dan proaktif dengan menerapkan sistem rujukan
3. Terlaksananya pendataan, pencatatan dan pelaporan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
4. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan kerja dengan tenaga, sarana dan prasarana yang memadai
5. Mempercepat proses penyelesaian klaim Program JKK dengan tetap menjaga pengendalian biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Kegiatan pelayanan kesehatan kerja, mencakup :
1. Pertolongan medis terhadap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
2. Medical emergency response (kesiap siagaan dan tanggap darurat) .
3. Deteksi dini, diagnosis Penyakit Akibat Kerja (PAK) sesuai kompetensi dan batas wewenangnya.
4. Rehabilitasi medis.
5. Rujukan ke fasilitas kesehatan kerja yang lebih lengkap.
6. Pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya.
7. Pengobatan dan perawatan oleh dokter spesialis terkait sesuai kasus penyakitnya, tindakan operatif, rehab.
8. Pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan.
9. Konsultasi kepada Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi untuk penentuan diagnosis PAK, penilaian tingkat kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, penempatan kembali bekerja.
10.Perawatan di Kelas 1 RS Pemerintah.
11.Pemberian sarana rehabilitasi alat bantu (orthose) dan atau alat ganti (prothese) kepada tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja
12.Pembelian gigi palsu, kacamata, alat bantu dengar (hearing aid)
13.Surat Keterangan Dokter (F3b / KK4)

Hal-hal yang tidak ditanggung dalam Jaminan Kecelakaan Kerja :
1. Penyakit yang tidak berhubungan dengan ruang lingkup kecelakaan kerja dan akibat dari hubungan kerja.
2. Pengobatan tradisional.
3. Penyakit akibat kecanduan alkohol/narkotika.
4. Percobaan bunuh diri.
5. Semua obat/vitamin yang tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
6. Semua obat kosmetik, obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya.
7. Operasi plastik dengan tujuan kosmetik.
8. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi.
9. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau melakukan kegiatan yang bukan berhubungan dengan kedinasan.
10.Penyakit akibat hubungan kerja yang dicetuskan, diperberat oleh pekerjaan seperti hernia yang ada faktor bawaan, asma yang diakibatkan keturunan.
11.Kasus meninggal mendadak yang terjadi tidak di lokasi tempat kerja, tidak langsung dibawa ke fasilitas kesehatan.

Prosedur RS Trauma Center :
1. Tenaga Kerja yang mendapat rujukan dari klinik atau dalam keadaan emergensi dapat dibawa langsung ke Rumah Sakit TC terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama dan atau pertolongan lanjutan dengan membawa identitas KPJ dan KTP.
2. Badan Penyelenggara menyediakan formulir 3, 3a, 3b dan 3c di Rumah Sakit.
3. FO RS TC meneliti status kepesertaan tenaga kerja melalui Daftar tenaga kerja yang dikirim oleh Kantor Cabang yang bekerjasama dan/atau melalui fasilitas internet. Apabila tidak terdaftar, maka petugas FO RS TC melakukan konfirmasi kepada Kantor Cabang. Bila ternyata peserta tersebut terdaftar dari cabang lain, maka petugas pelayanan Kantor cabang menghubungi Kacab Kepesertaan untuk dibuatkan surat pengantar rujukan.Apabila eligibilitas kepesertaan meragukan, maka peserta diberlakukan sebagai pasien umum. Dan biaya yang telah dikeluarkan dapat diajukan ke Badan penyelenggara untuk mendapatkan penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Untuk kasus emergensi (bukan kasus rujukan) Rumah Sakit mengisi data yang berhubungan dengan tenaga kerja di Form Laporan Kecelakaan tahap I (formulir 3), kemudian menghubungi perusahaan untuk dilengkapi dan ditandatanganinya.
5. Perusahaan membuat laporan tahap I disertai dokumen pendukung (fotokopi KTP, KPJ, kronologis kejadian, dan absensi hari kejadian) untuk diajukan ke Badan penyelenggara dan disnaker setempat dalam waktu 2 x 24 jam. Untuk tertib administrasi klaim, maka salinan laporan tahap I diserahkan juga oleh Perusahaan ke RS TC
6. Dokter mengisi surat keterangan rawat, untuk kemudian dikirimkan ke Badan Penyelenggara agar dapat dibuatkan surat jaminannya. Dikirim melalui fax/email.
7. Badan Penyelenggara menerbitkan surat jaminan maksimal 2 x 24 jam hari kerja.
8. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut dapat diberikan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dengan melampirkan formulir surat rujukan dan salinan form laporan kecelakaan tahap I dan formulir perincian biaya pelayanan yang telah diberikan.
9. Setelah selesai perawatan, dokter yang merawat wajib mengisi formulir 3 b dan FO rumah sakit membantu menghubungi perusahaan untuk membuat laporan kecelakaan tahap II (formulir 3a).
10. Peserta/petugas perusahaaan / keluarga peserta menandatangani form bukti layanan.
11. Perusahaan membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia
12. Setiap akhir bulan Rumah Sakit merekap data pasien yang berobat untuk ditagihkan ke Badan Penyelenggara yang dilengkapi dengan dokumen

Persyaratan klaim Jasa Raharja :
1. Fotokopi kuitansi yang dibayar oleh Jasa Raharja
2. Copy kwitansi pengajuan biaya pengobatan
3. Surat pernyataan dari Jasa Raharja
4. Fotokopi KPJ dan KTP.

Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa RSUD Sultan Imanuddin 2014

          Berdasarkan Perpers No. 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan secara terbuka kepada masyarakat, Sesuai PERKA LKPP  No.13 tahun 2012,. Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa RSUD Sultan Imanuddin pangkalan Bun dapat dilihat di sini

Peresmian Gedung perawatan Meranti & Gedung Perawatan ICU-PICU-NICU RSUD Sultan Imanuddin

Ke samping

Peresmian Gedung ICU

Syukur Alhamdulilah, kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dapat memberikan sarana dan fasilitas kesehatan, dibukanya dua Gedung ini diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Khususnya pasien rumah sakit, Peningkatan kuota pada 2 instalasi ini untuk mengatasi ketersediaan ruang dan fasilitas pasien yang membutuhkan ruang perawatan yang intensif serta ruang perawatan luka dan pasca operasi.

Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

SOSIALISASI PRESTASI KERJA

Senin tanggal 10 Maret 2014 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun menggelar sosialisasi tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Acara ini dihadiri oleh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi,  Kepala Instalasi, Kepala Divisi dan Kepala Ruangan yang ada di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
Pelaksanaan dan tata kerja penilaian prestasi kerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan RAKHMAD SUCAHYO,SKM.M.Kes dalam paparannya mengatakan “Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini, harus segera terlaksana didalam lingkungan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun menggantikan penilaian sebelumnya yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau yang lebih dikenal dengan DP3 PNS”. Mengenai hal-hal yang belum jelas tentang pelaksanaannya, dipersilahkan untuk berkonsultasi setiap saat pada Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun khusus Pegawai yang berada di lingkungan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan. Terlihat para peserta rapat sangat antusias dalam mengikuti acara sosialisasi ini. Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik drg.AKHMAD FAOZAN dalam sambutannya mengatakan “Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS, hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja dan seterusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS”.